Singgung Pemekaran, Kades Se Bogor Barat Harapkan Tufoksi DPRD dan Pemkab Untuk Rakyat 

BOGOR - Diskusi yang digelar Paguyuban Kepala Desa se-Bogor Barat dalam rangka menjalin sinergitas dengan DPRD kabupaten Bogor nampaknya membas tentang kemajuan wilayah Bogor Barat. 

Diskusi antara para Kades dan Dewan tersebut ada percikan pembahasan wilayah Kabupaten Bogor bagian barat layak atau tidak layak untuk diperkarakan, Program Unggulan Bupati Bogor Ade Yasin dan Tata ruang turut dibahas dalam diskusi tersebut. 

Baca juga: Koperasi SSM Diduga Peras Warga Desa Karang Sari, Kades dan LEMBAPHUM Kalteng Turun Tangan

Subhan selaku Kepala Desa Situ Ilir yang saat ini mejadi wakil ketua Paguyuban Kades Se-Bogor Barat dan menjabat Ketua APDESI Kecamatan Cibungbulang mengatakan pihaknya sengaja mengundang Anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk meminta saran dan dukungan untuk kemajuan wilayah Bogor Barat. 

Menurut Subhan kemajuan wilayah tersebut tentunya harus dibarengi dengan  tata kelola wilayah yang baik dan dukungan anggaran dari berbagai sumber. 

Baca juga: Masyarakat dan Pemdes Gunung Kramat, Tingkatkan Rasa Syukur dan Silaturahmi Bikin Seribu Tumpeng

Subhan menjelasan pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari 14 Kecamatan hanya mencapai sekitar 175 milyar sedangkan  APBD yang di kucurkan Pemkab Bogor sekitar 800 milyar pertahun kedesa   pemaparan dari Wakil ketua DPRD H Romli terkait PAD dari 14 kecamatan Hal tersebut memicu para Kades untuk mengusulkan kepada Pemda membuat tata kelola  yang bisa menghadirkan para Investor.

" Tentunya diskusi ini akan menjadikan harapan para Kepala Desa untuk kemajuan Bogor Barat, disamping itu DPRD  mempunyai fungsi dan tugas dalam membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah ". Ujar Subhan Ke media, pada Minggu  ( 13/02/22). 

Baca juga: Saiful Chaniago: Desa Harus Menjadi Pondasi Kemajuan Indonesia

Menurutnya, fungsi DPRD selain membentuk peraturan juga melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. 

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD dan mengusulkan program program rencana RKPedes. 

Baca juga: Karang Taruna Sepatan Keluhkan Anggaran Organisasi Tingkat Kelurahan Tidak Transparan

Harapan Subhan,  dengan fungsi yang dimiliki oleh DPRD bisa mengakomodir semua permasalahan yang secara langsung diusulkan oleh masyarakat dapat terealisasi. 

" Karana Bupati, Dewan serta kepala Desa pun sebagai pejabat politik yang di pilih oleh masyarakat, tentunya mempunyai tanggung jawab untuk warga masyarakat yang mengamanatkan, ". Jelasnya 

Baca juga: TPP Cibungbulang Sosialisasikan Permendes No.07 2021 Ke Posyandu

Sementara Wakil ketua DPRD kabupaten H Romli dari Fraksi PPP memberikan harapan yang sama, agar Kepada Desa dan Dewan terus terjalin untuk membuat langkah - langkah kemajuan Kabupaten Bogor. 

Romli juga menyampaikan apresiasi kepada Ibu Ade Yasin yang telah memenuhi janji politik untuk kemajuan Desa - Desa di Kabupaten Bogor melalui Program SamiSade. 

" Adanya Program SamiSade dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Desa, dengan diskusi ini kita harapkan seluruh kepada desa bisa bersinergi dengan pemkab dan DPRD untuk kemajuan Kabupaten Bogor". Pungkasnya. ( Sep Hurung)